Pilpres 2024 Sekali Putaran Dapat Memberikan Kepastian Politik dan Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi RI

Jakarta, Gerakan Sekali Putaran (GSP) terus mendorong Pilpres 2024 berlangsung sekali putaran. Hal itu dipercaya dapat memberikan kepastian politik dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Ketua Umum GSP Muhammad Qodari menyebut 2 alasan objektif dan 2 alasan subjektif kenapa harus didorong Pilpres 2024 berjalan sekali putaran. 

Baca juga: Cegah Praktik Pungutan Liar, Kemenkumham Jateng Sosialisasi dan Penguatan Untuk Seluruh Jajaran

Alasan objektif yang pertama, kata Qodari, Pilpres 2024 sekali putaran lebih menghemat waktu. Dengan keluarnya hasil pemenang pilpres di Bulan Februari 2024 sebesar 50%+1 akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sehingga para pelaku ekonomi dan investor sudah memiliki kepastian untuk menjalankan aktivitas ekonominya dan tidak perlu harus menunggu sampai bulan Juni 2024.

Baca juga: Ombudsman RI Luncurkan Aplikasi Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“Kemudian nanti masyarakat akan segera bisa konsentrasi untuk urusan-urusan yang lain mau usaha, mau bisnis, trader di pasar saham bisa trading, IHSG diperkirakan tembus 8.000 tahun depan saya yakin itu bisa tercapai kalau selesai bulan Februari kalau selesai bulan Juni belum tentu, ” ujar Qodari di acara diskusi Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Indonesia Maju bertajuk “Menakar Pilpres Satu Putaran: Sisi Ekonomi & Efisiensi Anggaran”, di Jakarta, dikutip Selasa (19/12/2023).

Alasan objektif kedua, kata Qodari, bisa menghemat keuangan negara sebesar Rp. 17 triliun. Anggaran sebesar itu lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk kebijakan atau program lain membantu masyarakat.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Gelar Bimbingan Teknis SAKTI Model Pelaporan

“Objektif yang kedua adalah bahwa ini akan hemat anggaran itu hemat 17 triliun bisa dipakai buat subsidi, subsidi perumahan, subsidi pendidikan, subsidi energi hijau, bantuan pangan maupun pupuk bagi petani, dan seterusnya, ” ucap Qodari.

Sementara terkait alasan subjektif pertama, Qodari menyebut akan memberikan kepastian politik sejak awal. Sehingga dapat menghindari terjadinya polarisasi ekstrem, karena pada putaran kedua hanya ada dua calon yang akan saling berhadapan.

Baca juga: Kompak!!! Staff Giatja Lapas Terbuka Nusakambangan Tanam Bibit Minyak Kayu Putih

Dikatakan Qodari, potensi polarisasi ekstrem itu akan muncul seperti pada Pilpres 2014, 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 karena akan muncul isu-isu sara yang membelah masyarakat. 

Apalagi, melihat dinamika politik belakangan ini, posisi Anies memiliki potensi berhadapan dengan Prabowo. Anies sendiri diketahui sudah mendapat dukungan dari Ustadz Abdul Somad, Rizieq Shihab dan Ijtima Ulama. 

Baca juga: Petugas Lapas Permisan Ikuti Pelaksanaan Ekspos Laman Website Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

“Subjektifnya pertama bisa menghindari polarisasi ekstrem, pada putaran kedua saya melihat potensi polarisasi ini besar sekali karena begitu calon cuma dua, maka akan berhadapan dengan isu primordial termasuk isu agama akan muncul lagi, apalagi konstelasinya itu adalah Prabowo melawan Anies, Anies pasti akan diplot sebagai calon Islam, ” ungkapnya.

“Pak Prabowo mohon maaf akan dicap sebagai calon Kristen, Pak Jokowi pernah dicap sebagai Kristen padahal bukan Kristen, apalagi Pak Prabowo ibunya Kristen, adiknya Kristen kakaknya Katolik dengan sangat mudah pasti akan dicap dengan isu-isu primordial. Ayat dan mayat akan keluar berbahaya bagi masyarakat kita, ” sambungnya.

Alasan subjektif kedua, lanjut Qodari, paslon capres cawapres yang berpotensi memenangi pilpres satu putaran adalah pasangan Prabowo – Gibran. 

Hal itu tercermin dari data tren survei berbagai lembaga kredibel yang menempatkan elektabilitas paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka konsisten terus naik dan diprediksi bisa melebihi angka 50%+1.

“Subjektif yang kedua, bahwasanya kemudian kita dengan subjektif berdasarkan hasil survei. Subjektif yang tidak subjektif karena didasarkan pada data-data survei. Cuma saya mengatakan bahwa itu subjektif karena mengacu pada data Indikator mengacu pada data Kompas dan bukan pada data Eep (Polmark) bukan mengacu pada data Roy Morgan, ” katanya.

Baca juga: Pojok Baca Baladewa Daya Tarik Tersendiri Bagi Klien Bapas Nusakambangan

“Kalau anda pakai data Eep, data Roy Morgan maka sikap anda akan berbeda, tapi saya pakai Indikator saya pakai Kompas itulah dua alasan subjektif dan dua alasan objektif untuk sekali putaran Prabowo Gibran, ” imbuhnya.

Lebih jauh Qodari menuturkan, berdasarkan data survei dari lembaga survei ternama elektabilitas pasangan Prabowo – Gibran sudah mencapai angka 45 persen pada awal Desember.

Qodari memprediksi jika linear dengan penambahan elektabilitas sekitar 5 persen setiap bulan, maka sampai pertengahan Februari Prabowo – Gibran dapat menang sekali putaran.

“Karena survei terakhir awal Desember itu angkanya menunjukkan up tren bagi Prabowo Gibran terus naik. Kalau proyeksi saya awal Oktober Prabowo 35 persen, awal November dengan Gibran jadi 40 persen, kemudian awal Desember ini menjadi 45 persen, " jelas Qodari

"Kalau linear awal Januari itu sudah 50 persen tuh, tembus kemudian pada awal Februari itu nanti akan 55 persen, dan pada pertengahan Februari itu angkanya harusnya kalau linear 57, 5, ” pungkasnya

Baca juga: Pegawai Lapas Pasir Putih ikuti Ujian Tulis Seleksi Kenaikan Pangkat melalui Ujian Dinas

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira menilai pilpres sekali putaran membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

“Satu putaran ini bisa jadi salah satu hal positif untuk mengakselerasi program-program yang ada. Itu jadi harapan kami. Tren pertumbuhan ekonomi di 5% bisa makin tinggi jika uang beredar makin besar. Terobosan kebijakan finansial di pemerintahan yang baru ini jadi hal yang sangat penting, ” kata Anggawira.

Selain mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Anggawira menilai, pilpres yang berlangsung satu putaran juga dapat mempercepat program-program pemerintah yang sedang berjalan.

“Kalau satu putaran peluang untuk mengakselerasi program-program yang ada bisa lebih cepat lagi, ” ujarnya.

Paman Adam 

Baca juga: Deklarasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kemenkumham Jateng Komitmen Beri Pelayanan Terbaik